Depok, Raya News – Kebijakan Pemerintah Kota Depok terhadap pembimbing rohani (bimroh) atau guru ngaji menjadi perhatian Komisi D DPRD Kota Depok.
Hal itu mencuat setelah komisi tersebut melakukan kunjungan kerja ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Bogor.
Kunjungan yang dipimpin H. Ade Firmansyah itu membahas kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian kepada guru ngaji serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi D melihat adanya perbedaan kebijakan antara Kota Bogor dan Kota Depok. Pemerintah Kota Bogor masih memberikan perhatian kepada sekitar 3.200 guru ngaji dengan dukungan sebesar Rp200.000 per orang setiap bulan.
Jika dihitung selama setahun, anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota Bogor untuk program tersebut mencapai sekitar Rp7 miliar.
Kondisi itu kemudian menjadi bahan perbandingan dengan kebijakan di Kota Depok. Pada periode pemerintahan sebelumnya, jumlah penerima bimroh di Depok disebut mencapai sekitar 2.000 orang.
Namun, pada tahun anggaran 2026, penerima bimroh sempat dihapus dari penganggaran. Setelah dilakukan pemulihan, kuota penerima kembali dialokasikan dengan jumlah sekitar 540 orang.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, H. Ade Firmansyah mengatakan, perbedaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Depok.
“Kalau kita lihat di Bogor, di tengah efisiensi mereka masih mempertahankan sekitar 3.200 guru ngaji. Sementara di Depok sekarang sekitar 540 penerima. Tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita lihat dan evaluasi,” ujar Ade saat menanggapi pertanyaan wartawan, Kamis (03/09/2026)
Menurut Ade, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menunjukkan prioritas pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat.
“Ini bukan hanya soal nominal. Kita juga berbicara mengenai keberpihakan pemerintah dan bagaimana perhatian itu diberikan kepada masyarakat yang memang memiliki peran di lingkungannya,” katanya.
Ade menilai guru ngaji memiliki peran yang cukup penting dalam pembinaan keagamaan di tengah masyarakat. Karena itu, keberadaan mereka perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah ketika menyusun kebijakan anggaran.
Ia mengatakan, kondisi di Kota Bogor dapat menjadi salah satu referensi bagi Depok untuk mengevaluasi kembali kebijakan bimroh.
“Kalau daerah lain masih bisa mempertahankan ribuan guru ngaji, saya kira Depok juga perlu melihat kembali kebijakannya. Efisiensi anggaran penting, tetapi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga harus menjadi perhatian,” ujar Ade.
Menurut dia, keterbatasan ruang fiskal memang membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas. Namun, prioritas tersebut perlu mempertimbangkan dampak program terhadap masyarakat.
“Pada akhirnya bukan hanya soal berapa anggaran yang dikeluarkan, tetapi siapa yang mendapatkan manfaat dan bagaimana pemerintah hadir di tengah masyarakat,” kata Ade.
Perbandingan kebijakan antara Bogor dan Depok tersebut kini menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Depok dalam menentukan arah kebijakan bimroh ke depan, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
*(M. Murod)
