Bogor, RayaNews – Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Dana Desa, Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kab. Bogor disinyalir fiktif. Pasalnya, Dana Desa yang di gunakan untuk program ketahanan pangan di duga kuat di Manipulasi. pada tahun 2023 anggaran ketahanan pangan sebesar Rp. 181.761.000,- di percayakan kepada 1 orang bukan kepada kelompok tani. Dengan rencana untuk pembesaran benih lele, hasilnya merugi, informasi yang di dapatkan awak media, anggaran untuk pakan lele tidak dibelanjakan, Hingga mengakibatkan lele tidak membesar, hanya besar pada bagian kepala saja, ketika lele diangkat dari kolam, komposisi air dengan ikan tidak diperhatikan sehingga lele mati semua.
pada tahun 2024 lalu, ketahanan pangan untuk penggemukan sapi sebesar Rp. 121.100.000,- penggemukan kambing sebesar Rp. 45.500.000,- dan ternak ayam kampung sebesar Rp. 17.582.000,-.
Dari hasil investigasi awak media pada program ketahanan pangan penggemukan sapi, terdapat banyak kejanggalan, pada penggemukan sapi, pihak desa membeli kepada penjual sapi, lalu sapi di rawat dan di beri pakan oleh penjual sapi, lalu di jual pula oleh penjual sapi saat menjelang Idul Adha, dalam hal ini sejumlah nama kelompok tani tidak bekerja melakukan perawatan atau mengurus sapi. Bahkan ada pula yang namanya tercantum sebagai kelompok tani tidak pernah tahu sama sekali tentang berapa jumlah sapi, berapa harga pada saat membeli sapi dan berapa keuntungan yang di dapat saat menjual sapi.
Kepala Desa Cidokom ketika dikonfirmasi awak media di kantor Desa Cidokom, terkesan enggan menanggapi, menurutnya semua sudah dilimpahkan kepada ketua TPK.
Ketua TPK ketahanan pangan, ketika diminta keterangan awak media mengatakan, untuk sapi dibelanjakan sebanyak 6 ekor dan yang mengurus 6 orang. Keuntungannya dibagi dua, 60 40 yang 60% untuk yang mengurus sedangkan 40% untuk desa. Bagaimana bisa 60% untuk yang mengurus? sedangkan yang mengurus dan merawat sapi adalah orang yang menjual sapi, bukan kelompok tani!
Dalam hal ini ketua TPK ketahanan pangan diduga kuat membohongi awak media Dan pemerintah. Hal ini tentunya menguntungkan segelintir orang dan oknum penjabat pemerintahan desa. Dan dalam hal ini diduga kuat laporan pertanggung jawabannya fiktif atau bohong atau manipulasi data. DPMPD Kabupaten Bogor diduga Tak bernyali memeriksa semua LPJ Desa Cidokom
BPK Diharapkan dapat mengaudit laporan dan survei lapangan setiap kegiatan pada Desa Cidokom. [Tim]
