Sosialisasi Pokok-Pokok Kebijakan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 dan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
Bogor, RayaNews – Reformasi pengelolaan keuangan daerah telah berlangsung sejak tahun 2003 dan terus berkembang. APBD Kabupaten Bogor yang mencapai ±Rp12T menunjukkan kapasitas fiskal yang cukup besar. Komposisi pendapatan daerah menunjukkan kemandirian fiskal (PAD ±51%). Penganggaran saat ini harus berbasis sumber dana dan peruntukannya.
Pengelolaan keuangan daerah saat ini mengarah pada output-based budgeting, Reformasi keuangan negara terus berkembang sejak UU 17 Tahun 2003, Penggunaan SIPD masih dalam tahap penyempurnaan dan membutuhkan adaptasi, Regulasi harus bersifat dinamis untuk menjawab kebutuhan daerah. RKPD menjadi dasar utama dalam proses penganggaran, dilanjutkan ke tahap KUA-PPAS, Kualitas rincian pada tahap RKPD sangat menentukan kemudahan. Proses selanjutnya, Waktu penyusunan KUA-PPAS relatif singkat (±1–2 minggu), sehingga kualitas perencanaan harus sudah optimal sejak awal.
Pengelolaan keuangan daerah saat ini berfokus pada peningkatan kualitas belanja berbasis output dan manfaat, Perencanaan yang baik pada tahap RKPD menjadi kunci keberhasilan penganggaran, Mandatory spending harus dipenuhi sesuai ketentuan, namun tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, Kabupaten Bogor menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara belanja pegawai, infrastruktur, dan kesehatan. Penandaan sumber dana dan penggunaan kodefikasi terbaru menjadi aspek penting dalam sistem penganggaran.
*[Juna/Adv]
